LAMANDAU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lamandau, Lingga Pebriani, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan Damang dan Mantir Adat Dayak yang tersebar di delapan kecamatan dan 85 desa di wilayah tersebut.
Dorongan ini disampaikan Lingga dalam Forum Majelis Dayak Tomun (MDT) yang digelar di Gedung Lintang Torang. Selasa, 29 Juli 2025.
Ia menilai, peran kelembagaan adat seperti Damang dan Mantir sangat krusial dalam menjaga harmoni sosial serta pelestarian nilai-nilai budaya Dayak di tengah masyarakat.
“Para Damang dan Mantir adalah garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Mereka menjaga hukum adat, mengayomi warga, dan memastikan nilai budaya tetap hidup. Namun, honor yang mereka terima sangat minim dan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban,” ujar Lingga.
Saat ini, honor Mantir Adat di Lamandau hanya sebesar Rp 300.000 per bulan, sementara Wakil Mantir Adat menerima Rp 250.000
Menurut Lingga, jumlah tersebut tidak memadai untuk menunjang pengabdian mereka dalam menjaga kearifan lokal dan menyelesaikan berbagai konflik berbasis adat.
Dalam Forum MDT juga menyoroti kontribusi besar masyarakat Dayak Tomun dalam pembangunan daerah. Mereka disebut telah menyediakan tanah leluhur untuk kepentingan pembangunan, termasuk untuk program transmigrasi. Namun, kontribusi tersebut kerap luput dari perhatian.
Komunitas Dayak Tomun juga menegaskan bahwa mereka bukan sekadar pewaris budaya, tetapi merupakan aset dasar pembangunan daerah yang harus mendapat tempat setara dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Lingga juga menilai Majelis Dayak Tomun (MDT) berperan sebagai lembaga pemersatu yang menjadi rumah besar bagi komunitas Dayak Tomun.
“Semoga identitas kultural, menyuarakan keadilan, dan memastikan nilai-nilai adat tetap diwariskan kepada generasi mendatang.” ucapnya
Lingga sendiri berharap, ke depan pemerintah daerah dapat menjadikan MDT sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis budaya lokal serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemangku adat. (andre)
